hadisetyono

Archive for May, 2010|Monthly archive page

Tujuh Yayasan Soeharto

In GlobalVillage, indonesia emas, kitab musasar jayabaya, pemilu 2009, Pemuda Bani Tamim, religius, Satria Piningit, Satrio Pinandito, Siapakah Imam Mahdi, uga siliwangi on May 26, 2010 at 3:21 am

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=6784

Sabtu, 13 Mei 2006,

Tujuh Yayasan Soeharto

Dakwaan terhadap mantan Presiden Soeharto yakni penyalahgunaan sejumlah yayasan
yang dikelolanya selama berkuasa. Inilah yayasan yang dipersoalkan oleh Jaksa
Penuntut Umum Muchtar Arifin saat persidangan tahun 2000 yang tak bisa dihadiri
Soeharto itu.

1. Yayasan Supersemar:

Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ini beraset Rp 1,2 triliun. Dana
dihimpun dari sumbangan 2,5 persen laba bersih delapan bank negara, termasuk
BI. Diduga, sebagian dananya digunakan untuk bisnis kroni Soeharto.

2. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri/YDSM:

Soeharto menerbitkan Keppres No 90/1995 dan No 92/1996 yang mewajibkan wajib
pajak berpenghasilan Rp 100 juta ke atas menyetor 2 persen ke YDSM. YDSM
dibentuk untuk membantu keluarga miskin. Dari Rp 768 miliar kekayaan yayasan,
diduga yang dikeluarkan untuk tujuan sebenarnya hanya 18,5 persen.

3. Yayasan Trikora:

Selaku ketua yayasan, Soeharto pada 19 Mei 1995 dan 22 Maret 1996
mengalokasikan dana yayasan Rp 7,065 miliar kepada Yayasan Purna Bhakti Pertiwi
(YPBP) untuk pembangunan dan pengelolaan museum di TMII. Padahal, Yayasan
Trikora dibentuk untuk menyantuni anak tentara korban pembebasan Irian Barat.

4. Yayasan Dharmais

Yayasan ini bergerak di bidang kesehatan. Sejumlah dana diduga dipinjam oleh
beberapa kroni Soeharto.

5. Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab).

Soeharto memerintah delapan BUMN sektor perbankan agar menyetor pungutan wajib
bagi kepentingan operasi Golkar.

6. Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (ABMP)

Yayasan ini mengelola potongan gaji PNS dan ABRI yang bertujuan untuk membantu
umat Islam dalam pembangunan masjid. Diduga, ada penyimpangan dalam pembangunan
masjid.

7. Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan (YDGRK).

Alokasi dana yayasan oleh Soeharto diduga disalahgunakan, tidak sesuai dengan
misi yayasan. Yayasan ini dibentuk untuk membantu korban musibah banjir,
kebakaran, dan sebagainya yang memerlukan bantuan cepat.

Sementara itu, Ruhut Sitompul, pengacara Soeharto yang khusus menangani masalah
yayasan, menyatakan, pihaknya berkeberatan jika yayasan dan asetnya dikuasai
negara. Sebab, Bila itu dilakukan, sama saja telah memvonis Soeharto bersalah.

“Apa kesalahan fatal Pak Harto? Semua presiden mempunyai kelebihan dan
kelemahan masing-masing. Ingat pula jasa-jasa Pak Harto. Kasusnya harus segera
ditutup, jangan hanya diendapkan,” tegas Ruhut, seraya menjelaskan bahwa
dirinya adalah kuasa hukum masalah yayasan Soeharto. Sementara itu, Juan Felix
Tampubolon menangani kasus pidana orang nomor satu di Orde Baru tersebut.

Berkaitan dengan aset dan yayasan milik Soeharto, Ruhut berkali-kali
menyebutkan bahwa tidak ada masalah dengan hal itu. “Semuanya (yayasan-yayasan
yang kini dibidik negara, Red) merupakan hasil karya Pak Harto. Berapa masjid
yang dibangun Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila? Semua data ada di saya.
Saya jamin tidak ada masalah. Semua berjalan baik. Kenapa harus ditarik ke
sana-sini (yayasan-yayasan tersebut, Red),” jelas pengacara yang juga sering
main di sinetron tersebut.

Ruhut juga menyatakan, banyak kegiatan sosial yang dilakukan keluarga Cendana.
“Dan, semuanya tepat sasaran,” imbuhnya.

Jadi, jika yayasan-yayasan itu harus diserahkan, berarti Soeharto bersalah.
“Padahal, belum ada keputusan hukum tetap mengenai masalah itu,” kilahnya.

Berkali-kali pula Ruhut menyatakan bahwa tidak ada satu pun yayasan maupun aset
yang merugikan negara. “Semuanya tidak ada pelanggaran. Semua aset dan kegiatan
berjalan baik. Ingat, Pak Harto adalah seorang tokoh penegak hukum,” lanjutnya.

Ketika ditanya mengenai pelanggaran HAM yang diduga pernah dilakukan Soeharto
saat menjabat, Ruhut membalasnya dengan nada tinggi. “Pelanggaran HAM apa? Sama
sekali tidak ada pelanggaran,” tukasnya.

Kondisi Soeharto

Di bagian lain, pascaoperasi pipa lambung (Kamis malam lalu, gara-gara lambung
penuh cairan dan udara yang membuat perut Soeharto membengkak, tim dokter
memasukkan pipa lambung untuk “mengempeskan” lambung Soeharto), kondisi
Soeharto belum benar-benar membaik. Kadar Hb-nya turun menjadi 8,1 persen.
Selain itu, mantan presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu terus-menerus
diberikan obat pengencer darah.

Menurut Direktur RSPP Adji Soeprayitno, kondisi itu telah diperkirakan
sebelumnya. “Kondisi ini wajar terjadi setelah operasi pipa lambung tadi malam
(Kamis malam, Red),” ucapnya.

Kondisi kesehatan Soeharto itu diuraikan lagi oleh dr Djoko Rahardjo, ketua tim
dokter RSPP yang menangani Soeharto. “Penurunan Hb ini merupakan konsekuensi
logis dari tindakan operasi pipa lambung. Pemberian obat pengencer darah juga
terus kami lakukan. Ini merupakan efek yang telah kami pikirkan sebelumnya,”
lanjutnya.

Tindakan operasi pipa lambung dan obat pengencer darah itu dilakukan untuk
menghindari hal-hal yang lebih berbahaya, seperti stroke.

Berarti, sebelumnya ada gejala-gejala bakal terkena stroke? “Sebelumnya, Pak
Harto sering muntah-muntah dan buang air besar. Lambungnya membesar karena
banyak cairan dan udara di dalamnya. Untuk itu, kami terpaksa melakukan
operasi,” papar ahli urologi tersebut. Guna menghindari pembekuan darah di otak
pascaoperasi, dokter memberikan obat pengencer darah.

Djoko juga menyatakan bahwa untuk dua hari ke depan, Soeharto masih mengalami
masa kritis. “Namun, secara umum, kondisinya cukup baik. Hingga tadi sore
(kemarin sore, Red), kesadarannya masih tetap penuh, kok,” tandasnya. (ano)

[Non-text portions of this message have been removed]

warisan soeharto

In GlobalVillage, indonesia emas, kitab musasar jayabaya, pemilu 2009, Pemuda Bani Tamim, religius, Satria Piningit, Satrio Pinandito, Siapakah Imam Mahdi, uga siliwangi on May 26, 2010 at 3:16 am

Dengan pemahaman yang diasumsikan bahwa masalah ideologi telah selesai dan solid disertai pula pandangan dan sikap pragmatis terjadilah perubahan orientasi dan prioritas agenda dan program nasional. Sebutlah dari politik dan berpolitikan ke kerja nyata untuk memperbaiki perikehidupan sosial ekonomi rakyat, kerangka dan arah sosial ekonomi negara dan masyarakat dan mengambil sikap terbuka sehingga bisa memanfaatkan sumber hubungan, bantuan, dan kerja sama internasional. Adalah kecerdasaan Presiden Soeharto dan keterbukaannya yang tahu diri sehingga dapat direkrut para pembantu pada tingkat menteri yang dalam bidang ekuin dan bidang lain memberikan kualitas kompetensi profesional dan teknokratis. Perbaikan dalam perikehidupan sosial ekonomi rakyat dan negara berubah pesat secara positif. Jika pemerintah dan pemerintahan waktu itu adalah otokratis, otokrasi itu sekaligus teknokratis dan kompeten.

Sayang pola, semangat, dan praksis otokrasi yang ”tercerahkan”—enlightened—itu tidak bertahan. Kekuasaan tumbuh dan berkembang dalam suasana berlakunya kembali budaya feodalisme, terutama feodalisme kekuasaan. Pemerintah mulanya diusung oleh idealisme kekayaan bagi kemakmuran orang banyak dan untuk melayani orang banyak, tersendat dan akhirnya terjatuh pada budaya feodal kekuasaan yang minta dilayani. Karena kekuatan yang mengontrol lemah dan semakin melemah, muncullah fenomena yang mewabah sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Wibawa dan efektivitas kekuasaan tergerogoti dan lemah. Tidak ada lagi tempat untuk kekuatan kontrol yang efektif. Pemerintah ikut melemah dan ketika badai krisis ekonomi menjalar juga ke Indonesia, muncullah casus belli—dadakan—untuk jatuhnya presiden kedua dan rezimnya.

Masuklah Indonesia ke babak baru, periode Reformasi. Dilakukan pembaruan terhadap tafsir UUD 1945. Bukan otokrasi, tetapi demokrasi. Kekuasaan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat melalui pemimpin pemerintahan yang dipilih dalam pemilu serta DPR yang juga hasil pemilihan umum.

Sejarah berulang, terutama yang menyangkut posisi dan nasib Presiden Soeharto. Meskipun berbeda, ia menjalani nasib serupa dengan presiden pertama. Diberhentikan dari jabatan presiden, diisolasi dan menjalani proses panjang menyangkut penilaian publik terhadap kinerja dan praksis kekuasaan selama menjabat.

Masuk akal dan logis jika hukuman dijatuhkan, politik pasti, perdata dan pidana tergantung. Namun, terutama terhadap presiden kedua bukan saja disentuh, tetapi menempati agenda sentral. Beruntunglah dalam periode Reformasi berlaku asas praduga tak bersalah, berlaku asas dan proses hukum. Meskipun terjemahannya dalam politik sama, yakni diturunkan dan diisolasi, perlakuan terhadap presiden kedua lebih manusiawi daripada presiden pertama.

Presiden pertama jatuh. Nasib serupa menimpa presiden kedua. Masuk akal jika kedua kasus historis itu kita ambil pengalaman dan pelajarannya. Kekuasaan yang melampaui batas kewajaran—dua periode saja. Budaya kekuasaan feodal yang melekat kuat dan menaklukkan kekuasaan demokrasi.

Ketika pengalaman itu mulai menjadi sejarah, bahkan sejarah yang berulang, masuk akal jika kita dalami dan selami pelajarannya yang diberikan oleh jatuhnya presiden pertama dan kedua. Kita mengambil pelajaran dari kelebihan dan keberhasilannya dan kita hargai. Kita mengambil pelajaran dari kegagalan, kealpaan, dan kesalahannya. Dalam konteks itu, patut kiranya juga dalam sikap kritis, kita berpegang pada kebajikan mikul dhuwur, mendhem jero, tetap menghormati secara sepantasnya dan tetap menghargai kebaikan dan keberhasilannya. Cukuplah presiden pertama dan presiden kedua yang mengalami akhir yang tragis.

Dengan kata lain, Reformasi yang juga menimba dari periode presiden pertama dan presiden kedua itu kita usahakan seoptimal mungkin keberhasilannya. (Kompas, Senin 28/1/08)