Indonesia Today
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Gus Dur, dan anggota Komisi I (Bidang Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri) DPR RI Happy Bone Zulkarnain. Daya tarik utama terletak pada Menhan. Mas Edy sangat dekat dengan Menhan, dan oleh karena itu saya pikir saya akan ada kesempatan foto bersamanya kalau saya minta tolong pada Mas Edy. Lagipula, sebagai pembahas, lagi-lagi kata Humprey, akan ada Kusnanto Anggoro. Mas Kus adalah salah satu pemerhati pertahanan dan militer yang terkenal di Indonesia. Seperti Mas Edy, dia juga adalah peneliti CSIS
, dan mereka lumayan dekat. Nah, saya juga ingin bertemu langsung dengannya dan juga berfoto.
Pada kenyataannya, di hari H, Menhan tidak bisa hadir karena harus menghadiri rapat dengan Malaysia di sebuah tempat. Ajudan Menhan pada malam sebelumnya menelepon Humprey dan menyatakan permintaan maaf karena tidak bisa menghadiri seminar. Demikian halnya dengan Gus Dur. Sampai malam sebelumnya sebenarnya dia sudah konfirmasi akan hadir, tetapi pagi harinya Gus Dur membatalkan. Katanya sih dia kemarinnya lupa cuci darah, jadi harus hari ini (hari seminar) dilakukan. Selain mereka, Kusnanto Anggoro pun tidak hadir. Kalau dia sih, seperti biasa, tidak hadir dengan alasan yang misterius. Kata Mas Edy setelah mencoba menghubungi ponselnya, “Gak ada nadanya sama sekali!”
Jadi memang pada akhirnya pembicaranya hanya Mas Edy dan Happy Bone Zulkarnain, dengan Mas Hari sebagai Moderator.
Mas Edy mendapat giliran pertama untuk memberikan paparan. Arti dari pertahanan semesta adalah pemanfaatan semua sumber daya nasional untuk pertahanan, dan ini bukan eksklusif milik Indonesia. Di Singapura dikenal dengan nama Total Defense, di Vietnam dan Cina disebut dengan People’s War, dan di negara-negara lain pun menggunakan sistem serupa. Bahkan juga Timor Leste.
Doktrin pertahanan Indonesia menurut Departemen Pertahanan memiliki dua dimensi. Pertama adalah menyiapkan kekuatan untuk daya tangkal menggunakan semua sumber daya nasional. Kedua, dalam keadaan perang mendayagunakan setiap sumber daya nasional tersebut. Inilah yang disebut Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta), dulu dikenal dengan nama Sishankamrata. Inti dari sistem ini bukanlah melibatkan rakyat ketika terjadi perang, tapi memberi ruang bagi penggunaan sumber-sumber daya nasional.
Indonesia memiliki berbagai produk UU tentang pertahanan tapi selalu gagal mengelaborasi ketentuan-ketentuan normatif yang tertuang dalam UU tersebut ke dalam suatu sistem. Sekarang ini sedang diupayakan pembentukan sebuah sistem untuk pelaksanaan Sishanta tersebut, yaitu Sistem Pertahanan Berlapis.
Menurut sistem ini Kesemestaan ditujukan kepada dua hal. Pertama adalah kemampuan Indonesia untuk mempertahankan diri di semua wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Untuk melakukannya diperlukan pemetaan wilayah. Sekarang penempatan dilakukan dengan pola Armada Barat (Armabar) dan Armada Timur (Armatim) untuk AL, Corong Barat dan Corong Timur untuk AU, dan berbagai tingkatan wilayah untuk AD, mulai dari Babinsa, Koramil, Kodim, Korem dan Kodam.
Dokumen terbaru Dephan telah memperbaharui gelar pasukan. Wilayah Indonesia akan dibagi dalam beberapa Komando Gabungan Wilayah (Kogabwil). Dengan demikian, harusnya, akan ada restrukturisasi komando teritiorial. Dalam Kogabwil, tiga angkatan akan menjadi satu, tidak terpisah seperti sistem gelar pasukan yang sekarang ini terjadi. Dengan kata lain, setiap Kogabwil akan memiliki kekuatan darat, laut dan udara. Harus ditentukan juga matra yang dominan untuk tiap Kogabwil. Misalnya Kogabwil I, sekitar Malaka dan Sumatera, yang konsentrasinya adalah pengamanan laut, maka semestinya yang menjadi komandan adalah Angkatan Laut. Untuk wilayah Kalimantan, untuk mengawasi perbatasan yang patoknya sering berpindah dan juga ada masalah penebangan liar, maka mungkin komandannya akan dari Angkatan Darat.
Kemudian lagi, tiap-tiap wilayah akan diberi zona-zona. Zona I, yang terluar, ditujukan untuk menghancurkan musuh bahkan sebelum memasuki Zona Ekonomi Ekslusif. Zona II adalah ZEE termasuk udara di atasnya lalu Zona III adalah wilayah darat.
Pada masa lalu penzonaan ini juga dilakukan. Dokumen tahun 1966 dan 1982 membagi pertahanan Indonesia menjadi tujuh lapis. Masalahnya, di dua dokumen tersebut, ada strategi pertahanan pada lapis ketujuh untuk mengatasi tindakan subversif. Ini adalah dasar pembentukan Kopkamtib. Padahal strategi di lapis I – VI memiliki isi yang luar biasa.
Arti kedua Kesemestaan dalam Sistem Pertahanan Berlapis adalah dalam kekuatan yang hendak dibangun. Kesemestaan dalam konteks ini artinya selain kekuatan utama, yaitu TNI, ada komponen-komponen yang lain, yaitu komponen cadang dan komponen pendukung.
Komponen cadangan pada dasarnya adalah sumber daya manusia yang direkrut oleh negara yang pada saat dibutuhkan akan dimasukkan ke dalam komponen utama. Orang-orang ini harus memenuhi syarat tertentu dan kemudian dipanggil untuk menjadi komponen cadangan. Ketika komponen cadangan ini diaktifkan, maka komponen ini bukan lagi hanya sebagai cadangan, tapi sudah masuk ke dalam komponen utama. Cadangan artinya sebelum diaktifkan negara sudah harus mempersiapkan mereka untuk dipakai ketika diperlukan.
Indonesia merencanakan untuk memiliki komponen cadangan sebanyak 160.000 orang sampai tahun 2029. Dengan komposisi 130.000 untuk AD, 20.000 untuk AL dan 10.000 untuk AU. Proyek ini akan dimulai pada tahun 2010, sehingga berlangsung selama 20 tahun (termasuk tahun 2010-nya). Artinya, setiap tahun akan direkrut 8.000 orang untuk masuk ke dalam komponen cadangan. Jumlah tersebut akan diambil dari tiap kabupaten di Indonesia yang berjumlah sekitar 400. Artinya, setiap tahun dari setiap kabupaten hanya akan diambil 20 orang. Artinya, kekuatiran mengenai komponen cadangan Indonesia akan bersifat massal sama sekali tidak benar dan sistem ini bukanlah sistem wajib militer.
UU Komponen Cadangan tidak ditujukan untuk membentuk sebuah sistem wajib militer. Ada kesalahan persepsi mengenai UU tersebut di khalayak ramai yang diakibatkan antara lain oleh kesalahan sosialisasi yang dilakukan sendiri oleh Dephan. Sebenarnya, ada tiga mekanisme yang bisa dilakukan untuk membentuk komponen cadangan. Pertama adalah regular reserve force. Warga negara diberi hak untuk melakukan bela negara dan kemudian warga negara tersebut akan dilatih sehingga memiliki kemampuan yang sama dengan kekuatan utama. Biasanya mekanisme ini didasarkan pada kesukarelaan peserta. Negara mengumumkan penerimaan dan orang-orang tersebut akan mendaftar. Kanada memakai sistem ini untuk 40.000 komponen cadangannya. Hanya saja, kompensasinya tinggi. Gaji setiap hari $88, ada tunjangan kesehatan, liburan dan kesehatan gigi untuk masa tugas tiga tahun. Jika dia ditawari dan setuju untuk memperpanjang masa tugas untuk lima tahun lagi, maka gaji per harinya akan menjadi $120. Mekanisme ini dipakai juga di Inggris dan Australia.
Mekanisme kedua dalam pembentukan komponen cadangan adalah wajib militer. Dengan sistem ini, negara memanggil warga negara untuk dilatih, dan warga negara itu tidak boleh mengelak panggilan tersebut. Sistem ini disebut juga dengan sistem Konskripsi (Conscript). Amerika Serikat memakai sistem ini. Prajurit-prajurit yang dulu dikirim ke Vietnam dan sekarang dikirim ke Irak adalah sebagian prajurit-prajurit wajib militer. Sistem ini membutuhkan sistem pelatihan fisik yang bagus, bahkan semenjak tingkat SD. Ini perlu agar setiap warga negara dilatih fisiknya semenjak dini sehingga pada saat terkena wajib militer kemampuan dasarnya sudah ada. Itulah sebabnya hampir semua negara barat memiliki pusat olahraga sekolah yang bagus. Selain Amerika, negara lain yang memakai sistem ini adalah Jerman, Belgia, Korea, Singapura dan Malaysia. Dephan tidak memakai mekanisme ini tapi mekanisme yang pertama seperti di Kanada.
Mekanisme ketiga adalah kewajiban milisi. Ini tidak sama dengan kelompok milisi. Mekanisme ini adalah kewajiban warga negara untuk membela negara pada saat negara memanggil dalam kondisi darurat. Misalnya negara diserang, maka negara berhak menyatakan dalam kondisi darurat perang lalu memanggil semua warga negaranya untuk melakukan pembelaan. Warga negara yang menolak harus diberi hukuman, karena warga negara sudah menikmati berbagai fasilitas dari negara.
Kesalahan lain adalah UU menyebutkan pemerintah bisa menggunakan komponen cadangan untuk semua konflik, termasuk konflik dalam negeri. Komponen cadangan seharusnya tidak boleh digunakan dalam konflik internal karena sama saja dengan mengadu sesama warga negara Indonesia. Jadi, komponen cadangan digunakan untuk menghadapi ancaman dari luar, atau penanggulangan bencana, dan terakhir untuk operasi pemeliharaan perdamaian.
Sedangkan yang dimaksud komponen pendukung adalah penggunaan sumber daya lain untuk menyokong keperluan militer dalam keadaan perang. Misalnya, seberapa banyak yang bisa disediakan pabrik Aqua untuk menyuplai logistik prajurit, atau berapa persen dari produksi yang bisa disediakan pabrik ban Intirub untuk ban panser dan kendaraan militer lainnya.
Kesalahan dalam UU Komponen Cadangan kita menyangkut komponen pendukung adalah, UU tersebut menyatakan untuk membentuk komponen cadangan dan komponen pendukung, aset-aset yang dimiliki swasta atau perorangan boleh diambil alih oleh negara. Menurut Mas Edy, negara harus menyatakan keadaan darurat dulu sebelum pengambilalihan aset-aset tersebut dilakukan. Dan pengambilalihan itu pun harus dibarengi kompensasi, misalnya pengurangan pajak. Lebih lanjut lagi, menurutnya yang harus dilakukan adalah melakukan sebuah kebijakan industri yang mengharuskan industri siap menyokong keperluan perang sewaktu-waktu dibutuhkan.
Misalnya, pabrik baja harus mampu menyuplai 5% dari kemampuan produksinya untuk menyuplai senapan atau material pembuat peluru. Sehingga pada saat dibutuhkan pabrik baja itu sudah siap membuat senapan atau peluru sebanyak 5% dari kemampuan totalnya. Pada masa damai, kemampuan 5% itu tidak boleh digunakan oleh negara atau pabrik tidak boleh diambil alih oleh negara.
Contoh lain penggunaan sumber daya adalah berapa persen dari jalan raya kita yang bisa didarati oleh pesawat-pesawat tempur. Singapura dan Korea Selatan memiliki jalan-jalan yang superlebar sebagai persiapan bila sewaktu-waktu dalam keadaan perang bandara-bandara mereka dibom, mereka bisa mendaratkan pesawat-pesawat mereka di jalan raya. Gedung-gedung parkir bawah tanah adalah contoh berikutnya. Siapkah gedung-gedung parkir tersebut dijadikan bunker apabila diperlukan? Siapkah pelabuhan-pelabuhan untuk mobilisasi pasukan?
Itulah yang disebut dengan sistem pertahanan semesta. Sistem inilah yang sekarang sedang dicoba dibuat menjadi operasional, dan bukan hanya bersifat normatif di atas kertas dan hanya dalam undang-undang.
Setelah itu giliran Happy Bone yang memberikan paparannya. Dia memulai dengan menyatakan pertahanan semesta adalah sistem yang mengakomodasi semua elemen bangsa di samping kekuatan utama untuk mempertahankan bangsa dan negara, termasuk komponen yang kasat mata maupun yang tidak.
Masalah pertahanan semesta ini seperti benang kusut, perdebatannya berlarut-larut, belum bisa ada solusi. Kenapa? Karena pertahanan semesta terkait dengan postur pertahanan. Postur pertahanan ini yang belum jelas formulanya. Saat ini di setiap angkatan setiap berubah kepala staf berubah pula kebijakannya. Misalnya untuk AL, apakah kita termasuk Brown Navy, Blue Navy ataukah, Green Navy? Ini perlu untuk ditentukan karena nantinya akan berpengaruh terhadap postur angkatan laut kita dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk AL.
Postur pertahanan juga terkait dengan masalah profesionalisme. Artinya terkait dengan pemisahan antara TNI dan Polri, juga dilarangnya TNI untuk melakukan bisnis. Sampai saat ini, profesionalisme itu belum kunjung tercapai. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi bentrokan antara TNI dengan Polri. Terjadi 44 konflik, di antaranya bersenjata, antara mereka setelah dua institusi tersebut dipisahkan. Bentrok ini bahkan sampai meminta korban jiwa. Bentrok ini bisa berawal dari masalah kesenjangan sosial antara prajurit TNI dengan Polri.
Akar permasalahannya adalah anggaran. Anggaran TNI sekarang adalah 35 trilyun (sebelumnya 20, 23, dan 28 T). Sedangkan kebutuhan minimal TNI sekarang adalah 127 trilyun (naik dari 100 T). Ini menyebabkan TNI tidak bisa melakukan pembelian-pembelian alutsista yang diperlukan, bahkan untuk pemeliharaan pun perlu dilakukan kanibalisme. Misalnya, dari lima pesawat yang ada, satu harus dikanibal oleh pesawat lainnya, dalam arti suku cadang pesawat yang satu itu harus digunakan oleh empat pesawat sisanya untuk mengudara.
Sekarang sedang diupayakan “penyegaran” kembali terhadap kapal-kapal selam Indonesia yang hanya dua buah. Bandingkan dengan Singapura yang memiliki delapan kapal selam kelas kilo untuk wilayah perairannya yang jauh lebih kecil daripada Indonesia. Happy Bone berseloroh, “Itupun kedua-duanya bermasalah. Yang satu susah nyelam. Yang satu, kalau udah nyelam, susah timbul.”
Happy Bone juga kemudian bercerita mengenai hasil kunjungannya ke Ambalat sewaktu konflik yang baru lalu. Dia mendengar cerita ini dari Panglima Armada Barat (Pangamabar).
“Kan kapal Frigate kita terbuat dari fiber. Itu pun sudah tua. Tapi di dalamnya persenjataannya masih ada, meskipun agak tua juga. Kemudian kita (kapal itu) diganggu oleh Malaysia. Kapal-kapal Malaysia dari baja. Jadi kalau mereka mengganggu mereka tidak perlu menembak, karena pasti akan terkena sanksi hukum internasional. Jadi dia cukup lewat dalam radius berapa meter, maksimal 50 meter, dari kapal kita dan ombaknya akan membuat kapal kita lompat-lompat. Bisa dibayangkan si prajurit di dalamnya lompat-lompat! Para prajurit itu kesal, karena Malaysia tidak menembak tapi sudah bisa mengganggu. Ada seorang prajurit yang sudah sangat kesal, tapi disuruh bersabar oleh komandannya dan diperingatkan jangan sampai menembak kapal itu, karena nanti justru kita yang dikenai sanksi hukum internasional, dan mereka memang memancing kita untuk menembak.
“Tapi beberapa kali begitu, dan beberapa kali muntah-muntah, si prajurit tidak bisa lagi menahan kekesalannya, dia ambil meriam dan dia tembakkan ke arah kapal Malaysia. Pas dia mau nembak, macet! Si komandan lalu melihat hal itu dan langsung ditempeleng ‘Buak, buak!’ dan dimarahi. ‘Untung meriamnya sudah tua jadi macet! Coba kalau tidak!’ kata si komandan.”
Masalah tidak hanya terlihat di masalah alutsista, tapi juga di kesejahteraan prajurit. Happy Bone mengungkapkan pengalamannya di Atambua, di daerah perbatasan Di sana dia bertemu dengan prajurit-prajurit dari Korea, Australia, Malaysia, Singapura. Katanya, prajurit-prajurit asing itu gagah, tegap, muda dan tampan. Sedangkan prajurit kita matanya merah, loyo, kurang gizi. Ternyata mereka kurang tidur karena jaga malam, dan hanya ditemani oleh kopi dan hanya makan nasi, mie instan, dan ikan asin. Sementara, makanan prajurit-prajurit asing itu adalah makanan kalengan yang gizinya ditakar secara khusus.
Kalori yang diperlukan seorang prajurit adalah 1800 Kalori. Kalori sebanyak itu bisa didapatkan dengan uang Rp85.000,- Tapi uang lauk pauk prajurit TNI hanya Rp35.000,- itupun sering harus dipotong untuk dikirim ke anak-istrinya di kampung halaman.
Begitu juga dengan seragam. Setahun hanya dapat satu kali. “Kalau kita dekat-dekat mereka kasihan juga, bau ketiaknya gak tahan,” demikian ujar Happy Bone.
Dengan demikian, masalahnya ada TNI dituntut untuk menjadi profesional dengan mundur dari politik dan bisnis, tapi anggarannya cekak. Belum lagi adanya keinginan untuk membentuk komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk memperlengkapi 160.000 komponen cadangan itu, dari mana anggarannya mau diambil? Yang ada saja sekarang tidak optimal, karena dari kebutuhan 127 triliyun hanya dipenuhi 35 trilyun.
Kekhawatiran Happy Bone, karena kesejahteraan yang kurang itu, anggota TNI di daerah-daerah akan melakukan sesuatu yang di luar tugas pokoknya, misalnya jadi beking dan rebutan wilayah.
Dia berpendapat, profesionalisme TNI akan bisa terjadi kalau TNI ditempatkan di bawah supremasi sipil. Jadi, TNI tidak boleh mengatur anggarannya, tapi harus diatur anggarannya. Ini menimbulkan kesulitan lain, karena artinya anggaran itu diatur oleh DPR sebagai representasi supremasi sipil. Bagaimana DPR bisa melakukan kontrol terhadap TNI kalau dia sendiri tidak mengerti tentang alutsista, tugas pokok TNI, tugas nonpokoknya. Misalnya tentang tipe-tipe kapal selam, atau tipe-tipe Sukhoi yang setiap tipe berbeda harganya, tugas nonpokok TNI yang ada 14 butir, dll.
Komisi I yang sekarang ini pengetahuan sudah lumayan, meskipun masih jauh dari yang pengetahuan idealnya. Happy Bone masih merasa sebagai tukang stempel saja, belum memiliki kekuatan untuk melakukan penolakan bila permintaan tidak sesuai dengan efisiensi, dll. Oleh karena itu, dia berpikir tentang pemilu berikutnya yang akan diikuti oleh pelawak dan artis. “Pelawak ngomongin tentang senjata yang diawaki. Gimana itu kira-kira ya?”
Jadi, Happy Bone melihat semua pembicaraan tentang komponen cadangan dan komponen pendukung akan kembali kepada anggaran. Selama anggaran itu belum bisa dipenuhi, semua hanya berupa wacana yang entah kapan dapat direalisasikan. Anggaran dapat diwujudkan apabila ada terobosan dari pemerintah. Misalnya, dalam menangani penebangan liar di hutan-hutan Kalimantan yang merugikan negara ratusan trilyun setiap tahunnya. Belum kerugian dari pertambangan liar dan illegal fishing.
Setelah itu seminar diisi dengan tanya-jawab, yang karena tidak saya rekam jadi saya tidak bisa menuliskannya di sini.
Pada intinya saya setuju dengan kebutuhan Indonesia untuk memperkuat militernya dengan membeli persenjataan baru. Dari hasil penelitian Andi Widjajanto, seorang peneliti militer CSIS, yang terbit tahun 2006, disarankan TNI tidak melakukan pembelian alat-alat militer baru sampai tahun 2013. Ini dilakukan untuk menghentikan ketergantungan berlebih TNI kepada senjata yang standar NATO, yang notabene adalah dari Amerika Serikat.
Setelah itu, barulah kita beli lagi alat-alat militer baru. Mulai dari nol. Ini mungkin ada baiknya, tapi juga mungkin beresiko. Sambil menunggu tahun 2013, apa yang akan dilakukan kalau ada serangan dari dalam maupun luar negeri?
Demikian juga saya setuju dengan pembentukan komponen cadangan. Toh dilakukan dengan cara sukarela. Toh tidak akan ada perekrutan massal warga negara. Bisa saja ini membantu masalah pengangguran yang melanda negeri ini.
Tapi sekali lagi, betul sekali masalahnya ada pada dana. Itu sebabnya berbagai kasus hukum yang menyangkut kerugian negara dalam hal keuangan harus diselesaikan dan dituntaskan, serta uang hasil kejahatan itu dikembalikan kepada negara. Uang itulah yang bisa kita gunakan tidak saja untuk membangun kekuatan persenjataan yang mumpuni, tapi juga pembangunan di bidang lain yang selama ini terbengkalai seperti pendidikan dan kesehatan.
